Sertifikasi Pendidik

Sertifikasi Pendidik: Peningkatan Mutu Pendidikan atau sekedar Peningkatan Kesejahteraan Pendidik?

Oleh: Luhut Sinaga, S. Pd,  MA (TESL)

Pada tahun 2000, Pemerintah Indonesia memutuskan berpartisipasi dalam Program for Internastional Student Assessment (PISA). PISA mengukur pencapaian peserta didik pada usia 15 tahun yang mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan dan kesiapan peserta didik dalam pembelajaran seumur hidup. Dalam setiap evaluasi, PISA bertumpu pada hasil test comparative dari setiap negara peserta. Maka hasil pengukuran PISA mampu menunjukkan seberapa baiknya sebuah sistim pendidikan disebuah Negara berfungsi (world Bank 2015). Pada siklus pertama  Indonesia berpartisipasi dalam pelaksanaan PISA menunjukkan hasil yang sangat mengecewakan. Dari 41 negara yang berpartisipasi, Indonesia menduduki peringkat ke- 38 dengan skor 395 ( World bank, 2015). Pada siklus ke-dua, yang dilaksanakan pada tahun 2003, Indonesia menduduki peringkat 50 dari 57 negara dengan skor 393 (Yanuar, 2015).

Temuan PISA tersebut merupakan awal dari investasi pemerintah Indonesia secara massive dalam merombak system pendidikan Indonesia. Pemerintah Indonesia mengambil sebuah kebijakan yang dramatis untuk meningkatkan profil profesi pendidik. Dan jawabannya adalah perumusan dan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mana Program Sertifikasi Guru (PSG) merupakan produk unggulan dari undang-undang tersebut. Dengan pelaksanaan PSG, pemerintah setuju memberikan remunirasi extra kepada guru-guru yang sudah disertifikasi. Sejauh ini, sebanyak 1,15 juta guru sudah disertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi (World Bank, 2015).

Tujuan utama dari PSG selain peningkatkatan kesejahteraan guru juga peningkatan standard kualitas pendidikan secara nasional agar tetap kompetitive dalam reformasi pendidikan global. Dari berbagai literature, PSG telah memunculkan banyak pertanyaan, terkait kinerja guru-guru yang telah disertifikasi (professional). Literatur yang ada, menjelaskan bahwa banyak guru-guru professional masih berkinerja buruk, seperti rendahnya pencapaian siswa, rendahnya penguasaan materi pembelajaran (content knowledge), rendahnya nilai UKG, rendahnya  pengetahuan pedagogis dan rendahnya disiplin diri (Ree, Muralidharan, Pradhan, & Rogers, 2015).

Selain itu, guru-guru yang telah disertifikasi tidak menunjukkan perbedaan dalam hal strategi mengajar dibanding dengan guru-guru yang belum disertifikasi (Ningsih, 2013). Lebih jauh lagi, banyak guru-guru yang disertifikasi tidak membuat perencanaan pembelajaran dan penilaian alternative seperti, penilaian portfolio, penilaian kinerja, Penilaian proyek, dll,  dalam proses belajar mengajar (Nurlaela, 2012).

Selain data-data yang empiris, pengalaman praktis juga memperlihatkan kesesuaian temuan tentang kinerja para pendidik yang telah disertifikasi. Banyak guru profesional yang membiarkan ruang kelas kosong pada saat proses belajar mengajar (PBM), datang terlambat dan tidak memeriksa ujian harian siswa. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian siswa yang berdampak pada penurunan kualitas pendidikan.

Yang menjadi parameter dari keberhasilan PSG adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan dan perubahan kinerja guru dengan meningkatnya pencapaian siswa disetiap sekolah. Dari berbagai temuan ilmiah dan pengalaman praktis terkait dengan PSG, tujuan  PSG untuk mensejahterakan guru sudah tercapai, namun tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masih jauh dari harapan.

Ditunggu, usul saran (komentar) yang membangun dari para pembaca sekalian.

Terimakasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *